.gif)
Tulang Bawang- Detik35.Com
Buntut dari Aksi guru honorer itu berlangsung di depan Gedung DPRD Tulang Bawang, Rabu, (16/08/2023). Massa berorasi bersamaan dengan rapat paripurna DPRD bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang mendengarkan pidato Presiden Joko Widodo dalam rangka memperingati HUT ke-78 RI.
Setelah sekitar satu jam lebih menunggu, perwakilan para guru honorer tersebut akhirnya diterima mediasi seusai rapat paripurna selesai.
Saat menerima perwakilan para guru honorer Ketua DPRD Tulang Bawang Sopi’i menyampaikan bahwa akan meneruskan aspirasi para guru honorer kepada pemerintah daerah, kabupaten Tulang Bawang.
Senada, saat mediasi di ruang rapat Sekretaris DPRD, Ketua Komisi IV Morisman juga mengatakan bahwa aspirasi para guru honorer sebenarnya sudah disampaikan sejak lama.
“Keputusan bukan ada di DPRD. Karena itu ranah eksekutif,kami dalam hal ini akan terus berupaya,” ungkapnya.
Meski begitu, DPRD Tulang Bawang akan tetap mendorong keinginan para guru honorer kepada pemerintah daerah.
Sementara itu, Ketua Komisi I Herwan Saleh menyampaikan bahwa DPRD akan menyarankan dan menyampaikan permintaan dan memperjuangkan nasib honorer kepada pemerintah daerah.
“Selain itu nanti juga akan kami sampaikan ke badan anggaran apakah kesiapan anggaran Kabupaten Tulang Bawang mampu,” ungkapnya.
“Pj Bupati itu ada di sini kepala dinas pendidikan itu ada di sini. Tapi semuanya kabur. Kami kecewa terhadap penjabat bupati yang tidak mau menemui kami. Kami sangat kecewa, adanya bupati kan karena adanya rakyat,” kata Ketua PGRI Kabupaten Tulang Bawang Danial Anwar, seusai menggelar rapat terbatas bersama Komisi l dan IV DPRD Tulang Bawang.
Ditanya soal langkah selanjutnya, Daniel mengaku akan mengawal nasib ratusan para guru honorer agar dapat mengikuti rekrutmen PPPK ke pemerintah pusat.
“Tadi saat mediasi dengan anggota DPRD sepertinya langkah terakhir kami akan ke pusat. Karena memang usulan rekrutmen PPPK sudah ditutup,” ungkapnya.
Dia mengaku kasian dengan nasib 948 orang tenaga pendidikan di Tulang Bawang yang kini nasibnya terkatung-katung., pihaknya akan mengadukan nasib para guru honorer ke kementrian keuangan bila mana karna keterbatasan anggaran Pemkab Tulang Bawang.
Dia menyebutkan, pemerintah pusat sebenarnya telah menyiapkan anggaran Rp10 miliar dari Dana Alokasi Umum (DAU). Dana itu salah satunya diperuntukkan untuk menggaji tiga bulan 620 PPPK hasil perekrutan 2023. Namun, tidak diketahui alasan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang tidak membuka penerimaan formasi PPPK.
“Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang ini enggak mau daerahnya maju. Guru honorer ini korban kegagalan pemerintah daerah. Duit sudah ada tapi kenapa enggak ada pembukaan PPPK,” ujar dia.
Danial menganggap Pemkab Tulangbawang telah melanggar aturan Pemerintah Pusat. Pasalnya dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 212/PMK.07/2022 tentang indikator tingkat kinerja daerah dan ketentuan umum bagian dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya tahun anggaran 2023 tanggal 27 Desember 2022.
Padahal, lanjutnya, pihaknya beberapa waktu lalu telah berkirim surat berharap agar pemerintah daerah membuka rekrutmen PPPK.
“PMK sudah kami lampirkan, tapi baru kemarin sebelum demo ada undangan dari Kepala Dinas Pendidikan untuk rapat,” akunya.
Ketua PGRI juga menanggapi adanya kabar isu dugaan intervensi kepada para tenaga honorer yang akan mengikuti aksi damai.
Dijelaskannya, sebenarnya sekira 1.000 orang tenaga honorer kependidikan ingin ikut berpartisipasi dalam aksi damai di gedung DPRD Kabupaten Tulang Bawang.
Namun, pada waktu akan menggelar aksi, beberapa guru honorer banyak yang tidak ikut dengan alasan tidak diizinkan oleh pihak sekolah.
“Kami resah bila benar sampai isu adanya pemecatan kepada guru-guru yang pada hari ini tengah memperjuangkan nasibnya, karena terus terang selama dua tahun ini guru honorer sangat menantikan dibukanya formasi PPPK di Kabupaten Tulang Bawang,” ucapnya.
Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Restu Irham saat ditemui seusai menghadiri rapat paripurna membenarkan adanya rapat dadakan bersama guru-guru serta kepala sekolah di Kabupaten Tulang Bawang pada 15 Agustus 2023 di Dinas Pendidikan.
“Benar sebelumnya kita telah menggelar rapat, tetapi rapat tersebut hanya menjelaskan mengenai keuangan daerah saat ini,” ungkapnya.
Lebih dalam, Restu Irham mengatakan bahwa didalam rapat tersebut pihaknya tidak akan menghalangi aksi unjuk rasa yang akan dilakukan guru-guru honorer bersama PGRI Tulang Bawang.
“Saya jaminkan bahwa tidak ada yang namanya intimidasi kepada guru-guru honorer. Bisa kalian tanya kepada Ketua PGRI Tulang Bawang tidak ada yang namanya bahasa yang akan melakukan pemecatan kepada guru honorer,” terang Restu Irham Kadis Pendidikan.
Restu Irham berharap pendidikan di Kabupaten Tulang Bawang dapat berjalan dengan baik, serta kebutuhan guru dapat diakomodir.
“Kami justru sangat senang apabila ada guru yang diangkat menjadi PNS ataupun PPPK,” tuturnya.
Setelah diterima mediasi dan menggelar aksi menyampaikan tuntutannya, para guru honorer tersebut kemudian membubarkan diri dan meninggalkan Kantor DPRD Tulang Bawang.
Terpisah, Pj Bupati Tulang Bawang Qudrotul Ikhwan usai rapat paripurna saat ditemui media menyampaikan bahwa tahun ini Pemkab Tulang Bawang belum mengadakan rekrutmen PPPK.
“Untuk sementara tidak ada. Penerimaan CASN itu diawali rangkaian panjang, bukan ujug ujug hari ini langsung dibuka, tapi melalui usulan dulu formasi ke pusat,” terangnya.
Kata Pj Bupati, usulan rekrutmen PPPK juga akan dilihat berdasarkan ketersediaan anggaran apakah mampu atau tidak.
“Setelah itu baru diputuskan. (Tahun ini Tulang Bawang tidak ada rekrutmen PPPK) itu kebijakan yang sudah diambil tahun kemarin. Alasannya tidak tersedia cukup anggaran untuk membiayai,” jelasnya.(Red)
