.gif)
Mesuji,Detik35.Com
Musyawarah Kerja Kepala Sekolah disingkat MKKS merupakan forum perkumpulan kepala sekolah dalam satu gugus wilayah atau kecamatan. Anggotanya terdiri dari kepala-kepala sekolah negeri dan swasta dalam satu kecamatan terkait. Di dalam satu kecamatan terdapat satu MKKS. MKKS tidak terikat secara struktural pada lembaga pendidikan lainnya, tetapi pengawasannya dilakukan secara berjenjang melalui pengawas sekolah di satu kabupaten tertentu.Sabtu,9/9/2023
Organisasi bersifat kekeluargaan dan tidak dalam rangka korporasi atau untuk mengambil keuntungan dari perhimpunan. Keanggotaan bersifat tetap dan tidak mengikat. Keanggotaan bersifat individual tetapi mengikat pada sekolah dan guru yang mengajar di dalamnya.
Koordinasi MKKS meliputi KKG atau kelompok kerja guru pada tingkatan sekolah dasar dan MGMP (musyawarah guru mata pelajaran) pada tingkatan sekolah lanjutan menengah dan atas. MKKS berfungsi pula sebagai perpanjangan kepala sekolah menanggapi kebijakan pemerintah dan implementasinya di sekolah, misalnya dalam hal kebijakan penggunaan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah). MKKS bersinergi dengan Komite Sekolah yang merupakah wadah orangtua siswa untuk dapat sumbang hal materiil maupun non materiil berkaitan dengan mutu penyelenggara satuan pendidikan di tingkat sekolah.
MKKS biasanya memiliki program-program jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Program ini disusun dalam rapat kerja dan koordinasi kepala sekolah yang biasanya diadakan di awal tahun pembelajaran. Dalam rapat kerja dan koordinasi ini akan ditetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga pada wadah ini. Program disusun berdasarkan keperluan zaman dan tema kekinian. Program MKKS tidak hanya meliputi pengembangan manajerial, tapi juga pengembangan mental spiritual, motivasi dan pengawasan pembelajaran atau supervisi pembelajaran. MKKS juga memiliki program-program kemitraan yang bekerjasama dengan dinas pendidikan yang telah dikoordinasikan secara tahunan melalui rapat koordinasi.
Di saat kepala Dinas Pendidikan Propinsi lampung mengaungkan aksi pendanaan pendidikan agar di jalankan sesuai aturan atau di laksanakan sesuai Tupoksi tetapi malah MKKS SMA Mesuji melakukan study Tour seluruh kepala sekolah bersama dengan bendahara.
Tentu ini sangat ironis sekali.,Tidak mengindahkan Himbauan kepala Dinas
Perjalanan yang di lakukan Ketua MKKS SMA Kabupaten Mesuji Sudomo M.pd ke Dieng dan Jogja tersebut tentu menguras keuangan atau anggaran sekolah. Yang jadi pertanyaan masyarakat apakah pelaksana yang dilakukan MKKS SMA Kabupaten Mesuji mendapat izin Dari kepala dinas provinsi Lampung Sulpakar yang juga menjabat PJ Bupati Kabupaten Mesuji? Jikalau mendapat izin dari kepala dinas pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung ini sungguh ironis sekali. Dimana beliau selalu mengaungkan untuk penghematan anggaran sekolah tapi ini justru mengizinkan kegiatan yang tidak ada untungnya dan di laksanakan di saat KBM Sedang berlangsung yaitu tanggal 8-12 September 2023
Ini tergambar jelas Ketua MKKS SMA Kabupaten Mesuji ,Tidak mengindahkan Himbauan kepala Dinas Pendidikan Propinsi lampung ,untuk menggunakan dana Bos Tepat sasaran Untuk kebuhan Siswa ,Dan Sarana dan Prasarana sekolah.
Sementara keadaan Sarana Dan prasarana SMA di kabupaten Mesuji masih sangat memprihatinkan,yang sangat di sayangkan .Seluruh Anggota MKKS SMA Se-kabupaten Mesuji malah melakukan perjalanan menghambur hamburkan uang Negara! Di tengah Tengah Merosotnya indeks Prestasi Hasil Belajar siswa SMA Di Kabupaten Mesuji.(Redaksi)
