.gif)
Jakarta,Detik35.Com
Pemerintah menetapkan beberapa perubahan dan penambahan pasal dalam Undang-Undang Desa Nomor 3 Tahun 2024.
UU Desa 2024 itu merupakan revisi dari Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur tentang pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan desa.
Salah satu perubahan yang cukup signifikan yakni terkait kewenangan kepala desa dalam mengangkat dan memberhentikan perangkat desa.
Berdasarkan data yang dihimpun, Jumat (8/8/2024), Pasal 26 ayat (2) UU Desa 2014 menyatakan kepala desa berwenang mengangkat dan memberhentikan perangkat desa.
Namun Mahkamah Konstitusi (MK) mencabut pasal tersebut melalui putusan Nomor 23/PUU-XXI/2023.
Dalam kesimpulan tersebut, MK menyatakan bahwa kewenangan tersebut bertentangan dengan UUD 1945.
Menurut MK, kewenangan kepala desa dalam mengangkat dan memberhentikan perangkat desa harus dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan berdasarkan kebijakan kepala desa semata.
Hal ini bertujuan untuk menghindari tindakan sewenang-wenang dan melindungi hak-hak perangkat desa sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di desa.
Menindaklanjuti putusan MK tersebut, pemerintah lantas mengeluarkan UU Desa 2024.
Dalam UU Desa terbaru ini mengatur ulang kewenangan kepala desa dalam mengangkat dan memberhentikan perangkat desa.
Berdasarkan Pasal 26 ayat (2) UU Desa 2024, kepala desa mengusulkan pemberhentian dan penghentian perangkat desa kepada bupati/walikota melalui camat.
Kemudian bupati/walikota mengeluarkan keputusan tentang penghentian dan penghentian perangkat desa berdasarkan usulan kepala desa.
Artinya, kepala desa tidak lagi memiliki kewenangan secara langsung untuk memberhentikan perangkat desa.
Kepala desa harus mengajukan usulan penghentian perangkat desa dengan alasan yang jelas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Di sisi lain, perangkat desa yang dihentikan juga akan mendapatkan hak-haknya sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, aturan lebih lanjut terkait penghentian dan penghentian perangkat desa pasca terbitnya UU Desa 2024 tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perangkat Desa.
Dalam PP tersebut mengatur tentang persyaratan, prosedur, mekanisme, dan evaluasi pemberhentian dan penghentian perangkat desa.
Selain itu, aturan tersebut juga mengatur tentang struktur, tugas, fungsi, hingga resmi perangkat desa.
Adapun yang dimaksud dengan perangkat desa adalah ASN yang bertugas membantu kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.
Perangkat desa yang meliputi sekretaris desa, kepala urusan, kepala seksi, dan kepala dusun diangkat dari warga desa yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan daerah.
Terdapat beberapa alasan untuk memberhentikan perangkat desa, di antaranya:
1.Kematian dunia
2. Pensiun
3. Mengundurkan diri
4. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa
5. Melakukan pelanggaran disiplin
6. Tidak mampu menjalankan tugas
7. Dihentikan sementara atau tetap sebagai akibat dari keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
Sementara itu, perangkat desa yang dihentikan juga akan mendapatkan hak-haknya sesuai ketentuan yang berlaku, mencakup:
• Uang penggantian hak
• Uang pesan
• Uang jasa
• Uang penghargaan
• Uang terpisah.
(Redaksi)
