.gif)
Jakarta,detik35.com
Ketua Badan Pimpinan Pusat Perkumpulan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Berkibar, Sariman,mendesak Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Pekerjaan Umum segera perintahkan jajaranya turun gunung untuk mengusut dugaan korupsi kolusi dan nepotisme( KKN) di Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung Cisadane.
Menurutnya,penyerapan anggaran terindikasi adanya dugaan tindak pidana KKN setiap tahun.
Desakan tersebut disampaikan, Sariman, penggiat anti korupsi sekaligus Ketua Umum Badan Perkumpulan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Berkibar.
Kami telah resmi melaporkan dugaan KKN ke Irjen Kementrian PU melalui Surat No. O19/LSM-BERKIBAR-LP/VII-2024. Ujar Sariman melalui keterangan terulianya kepada wartawan.
Sariman,mengatakan pihaknya akan membongkar satu-persatu dugaan korupsi dalam penyerapan anggaran yang diduga terjadi setiap tahunnya.
Catatan kami, dugaan KKN di BBWS Ciliwung Cisadane, khusunya di Satuan Kerja (Satker) SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Ciliwung-Cisadane setiap tahunnya diduga terjadi
Salah satu yang kami laporkan ke Irjen Kementerian PU, dugaan penyimpangan pengerjaan Proyek Pengendalian Banjir kawasan Kemayoran TA 2023.
"Kami menduga ada penyimpangan atau korupsi, kolusi dan nepotisme pada proyek yang menelan anggaran senilai Rp. 21.849.328.623,35 miliar.
Kami menduga proyek yang dikerjakan PT.Mari Bangun Nusantara," sarat dengan penyimpangan ungkap Sariman
Dalam investigasi dilapangan, kami menemukan dugaan spek Box Culvert yang tidak sesuai dengan spek gambar yang sudah ditentukan.
Dalam Spek digambar yang seharusnya menggunakan besi D13 ulir, nyatanya diduga yang ada dilapangan memakai besi 8
Hali ini terindikasi adanya dugaan kecurangan dalam spek pembesian box culvert.
Akibat dugaan pengurangan spesifikasi tersebut Kuat dugaan dan patut diduga telah terjadi indikasi kerugian negara.
Hitungan kami sementara untuk kerugian negara kurang lebih Rp. 3 miliar dari total kebutuhan box culvert sekitar 420 pcs.
Selain itu tambah Sariman, proyek yang dikejakan PT MBN tersebut tidak selesai dikerjakan hingga masa kontrak berahir.
Pantauan kami hingga kontrak berahir, pada Desember 2023 kondisi bobot fisik pekerjaan hanya 40%.
Namun Balai Besar Wilayah Sungai Cisadane dalam hal ini, PPK Satker SNVT nekat memberikan perpanjangan waktu 50 hari kepada PT. MBN untuk menyelesaikan proyek pengendalian banjir di Kemayoran.
Perpanjangan waktu dianggap tidak layak dan diduga sarat rekayasa administrasi karena klaim bobot pekerjaan 80 persen tidak sesuai dengan fakta di lapangan.
Ironisnya walaupun sudah diberikan kesempatan perpanjangan waktu,penyedia tetap saja tidak dapat menyelesaikan pekerjan.
Hal aneh lainnya yang dipertanyakan, besarnya anggaran pengawasan yang lebih dari Rp3 Miliar.
Nilai ini semestinya tidak lebih besar dari 5 persen nilai anggaran Rp 21 miliar tambah Sariman.
Sementara informasi dari Irjen PU melalui sekretaris Irjen PU, Bimo Adi Nursanthyasto kami telah menerima pengaduan LSM Berkibar dan akan segera ditindaklanjuti.
Wartawan dan LSM Berkibar sudah beulang kali mencoba konfirmasi kepda Kepala Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Ciliwung Cisadane, Putu Jono diduga selalu menghindar.
Pengawalan super ketat satpam diperintahkan berlapis-lapis jaga pejabat. Wartawan dan LSM. tidak boleh masuk ujar Abel salah satu satpam penjaga pejabat BBWS CC. (Red)
