.gif)
Jakarta, Detik35. Com
Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) resmi melantik Ketua dan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) di Gedung Mahkamah Agung. Dalam pelantikan tersebut, Isma Yatun terpilih untuk melanjutkan jabatannya sebagai Ketua BPK, sedangkan Budi Prijono ditunjuk sebagai Wakil Ketua.18 November 2024
Pelantikan ini merupakan hasil dari Sidang BPK yang digelar di Gedung BPK, di mana melalui proses pemilihan yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 dan Peraturan BPK Nomor 4 Tahun 2023, diputuskan bahwa posisi Ketua BPK tetap dipegang oleh Isma Yatun dan Budi Prijono sebagai Wakil Ketua. Teguh Widodo, Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK, mengkonfirmasi keputusan tersebut.
Selain Ketua dan Wakil Ketua, sidang juga menetapkan enam anggota BPK lainnya untuk periode 2024-2029. Mereka adalah Nyoman Adhi Suryadnyana sebagai Anggota I, Daniel Lumban Tobing sebagai Anggota II, Akhsanul Khaq sebagai Anggota III, Haerul Saleh sebagai Anggota IV, Bobby Adhityo Rizaldi sebagai Anggota V, Fathan Subchi sebagai Anggota VI, dan Slamet Edy Purnomo sebagai Anggota VII.
Kelima anggota BPK baru ini mengucapkan sumpah jabatan pada 17 Oktober 2024. Mereka menggantikan anggota BPK sebelumnya yang masa jabatannya telah berakhir, termasuk Wakil Ketua Hendra Susanto dan Anggota lainnya seperti Achsanul Qosasi dan Pius Lustrilanang.
Profil singkat para anggota baru menunjukkan bahwa Akhsanul Khaq sebelumnya menjabat sebagai Auditor Utama Keuangan Negara I BPK. Bobby Adhityo Rizaldi adalah mantan Anggota DPR RI selama tiga periode, sementara Budi Prijono terakhir menjabat sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan. Daniel Lumban Tobing kembali terpilih setelah sebelumnya menjabat sebagai Anggota II BPK, dan Fathan Subchi adalah mantan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI yang telah menjadi Anggota DPR RI sejak 2014.
Dengan pelantikan ini, BPK diharapkan dapat terus menjalankan tugas dan fungsinya dalam pengawasan keuangan negara secara efektif, demi akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran negara.(**)
