Notification

×

Iklan

 


Iklan

Indeks Berita

Tag Terpopuler

Deddy Sitorus Kritik Respons Istana Terkait Dukungan Prabowo di Pilkada Jawa Tengah: Sebabkan Kontroversi Politik

| November 11, 2024 WIB | 0 Views Last Updated 2024-11-11T08:13:33Z

Jakarta,Detik35.com

Anggota Komisi II DPR, Deddy Sitorus, melontarkan kritik tajam terhadap respons Istana terkait dukungan Presiden Joko Widodo kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam Pilkada Jawa Tengah 2024. Dukungan tersebut diberikan kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, Ahmad Lutfi dan Taj Yasin, yang dianggap oleh banyak pihak sebagai langkah strategis dalam memperkuat pengaruh politik Prabowo di daerah tersebut.


Deddy Sitorus menilai bahwa sikap Istana dalam merespons langkah politik Prabowo terkesan kurang jelas dan membingungkan. Ia menyoroti bahwa meskipun dukungan dari Presiden Jokowi terhadap Prabowo dalam konteks Pilkada sah-sah saja, namun reaksi Istana terhadap langkah tersebut justru memperuncing spekulasi terkait potensi perpecahan di kalangan koalisi pemerintah. Menurutnya, hal ini bisa menambah ketegangan politik di tengah persaingan Pilkada yang sudah semakin sengit menjelang Pilpres 2024.


"Respons Istana yang terkesan ambigu ini justru menambah kerumitan politik. Seharusnya ada penjelasan yang lebih transparan dari Istana mengenai posisi Presiden Jokowi terkait dukungan ini, agar tidak menambah spekulasi atau kesalahpahaman di kalangan publik," ujar Deddy dalam keterangan tertulisnya, Minggu (10/11).


Sitorus juga mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam mengambil langkah politik agar tidak menciptakan ketidakpastian di kalangan publik, terutama dalam situasi politik yang dinamis seperti saat ini. Ia khawatir, dukungan terhadap pasangan Lutfi-Taj Yasin yang dekat dengan Prabowo bisa memicu ketegangan lebih lanjut, apalagi jika dikaitkan dengan potensi strategi politik Prabowo menuju Pilpres 2024.


Dukungan Presiden Jokowi terhadap Prabowo dalam Pilkada Jawa Tengah ini memang menjadi sorotan publik, karena keduanya berada di dalam satu koalisi pemerintahan, meskipun terdapat perbedaan politik menjelang Pilpres 2024. Keputusan ini dipandang sebagai langkah yang bisa memengaruhi dinamika politik di level daerah sekaligus memengaruhi hubungan politik di tingkat nasional.

(Redaksi) 

×
Berita Terbaru Update