.gif)
"Proyek Rehablitasi Drainase Yang Menelan Anggaran Rp 4,8 Miliar Lebih itu Dikerjakan Asal-asalan. Dimana Pemasangan Batu Untuk Sepatu atau Kaki Tidak Dibuat, Sehingga Diprediksi Tidak Punya Kekuatan, Karena Ketika Nantinya Hujan Deras Pasangan Batu itu Akan Tergerus dan Ambruk Dikarenakan Tidak Pakai Sepatu Kaki."
Musi Banyuasin, Detik35.Com
Proyek Rehabilitasi Drainase yang dilaksanakan di Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), yang bersumber dana dari Dinas Pemukiman Rakyat, kini tengah mendapat sorotan serius. Diduga, proyek yang seharusnya mengatasi permasalahan saluran air ini tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disepakati sebelumnya. Hal ini menimbulkan tanda tanya besar mengenai kualitas pekerjaan dan akuntabilitas penggunaan anggaran.
Menurut beberapa sumber yang terlibat dalam proyek tersebut, ada indikasi, bahwa spesifikasi teknis yang tercantum dalam RAB tidak diterapkan dengan baik di lapangan. Salah satunya adalah penggunaan bahan material yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Selain itu, terdapat dugaan, bahwa Adukan semen pekerjaan yang dilakukan lebih sedikit daripada yang direncanakan dalam RAB, sehingga menurunkan kualitas dan efektivitas dari proyek rehabilitasi tersebut.
Pihak-pihak terkait, termasuk masyarakat setempat, mendesak adanya audit menyeluruh terhadap proyek ini untuk memastikan apakah anggaran yang telah digelontorkan telah digunakan dengan transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemeriksaan fisik terhadap hasil pekerjaan juga diperlukan untuk memastikan apakah drainase yang dibangun benar-benar dapat mengatasi masalah genangan air yang selama ini dikeluhkan warga Sekayu.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemukiman Rakyat Kabupaten Muba, hingga berita ini diturunkan, belum memberikan pernyataan resmi terkait tuduhan ketidaksesuaian proyek dengan RAB. Masyarakat berharap agar pihak berwenang segera turun tangan untuk melakukan pemeriksaan dan menindaklanjuti dugaan penyimpangan ini agar tidak merugikan masyarakat dan keuangan negara.
Jika terbukti ada pelanggaran dalam pelaksanaan proyek ini, pihak berwenang diminta untuk mengambil langkah hukum tegas terhadap oknum yang terlibat, guna menegakkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan proyek pemerintah di masa mendatang.
Atas pelaksanaan pekerjaan Rehablitasi Drainase tersebut diminta pihak Kejaksaan Negeri turun tangan memeriksi dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit penggunanaan anggaran proyek tersebut secara terbuka dan taransparan kepada publik, katena diduga banyak pelanggaran dalam pembangunan proyek Rehabiltasi Drainase yang menyerap anggaran miliaran rupiah itu. (Redaksi)
