.gif)
Kabupaten Bekasi, Detik35.com
Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bekasi kembali mendapat sorotan tajam setelah LSM Forkorindo mengirimkan surat klarifikasi terkait penggunaan anggaran dan kegiatan yang dilakukan Instansi tersebut. Namun, dalam balasannya, pihak Dinas Kesehatan mengklaim bahwa Akun Keuangan mereka dibajak, yang menghalangi mereka untuk memberikan informasi yang diminta kontrol sosial. Klaim ini memicu keraguan dan kritik dari berbagai pihak, termasuk LSM Forkorindo.
Dalam Konferensi Pers yang digelar Selasa, 14 Januari 2025, Sekretaris Jenderal (Sekjen) LSM Forkorindo, Timbul Sinaga SE, menyampaikan kekecewaannya terhadap sikap Dinas Kesehatan yang dinilai tidak kooperatif. Menurut Sinaga, pihak dinas seharusnya lebih transparan dan bertanggung jawab dalam menjawab permintaan klarifikasi/konfirmasi yang berkaitan dengan Anggaran Publik.
"Alasan yang disampaikan Dinas Kesehatan mengenai pembajakan Akun Keuangan sangat tidak meyakinkan. Ini justru menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Jika benar ada pembajakan, mengapa tidak ada tindakan yang jelas dan transparan mengenai upaya pemulihan atau investigasi?" ujar Sinaga.
Lebih lanjut, Sinaga menambahkan, bahwa sampai saat ini, pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi belum bisa menunjukkan bukti laporan resmi ke pihak Kepolisian terkait klaim pembajakan akun keuangan mereka. "Kami mendesak agar Dinas Kesehatan segera menunjukkan bukti, bahwa mereka telah melaporkan kejadian ini ke Polisi. Tanpa bukti konkret, klaim pembajakan ini justru terkesan hanya alasan untuk menghindari pertanggungjawaban," tegas Sinaga.
Dia juga menekankan bahwa pengelolaan keuangan di instansi pemerintah seharusnya dilengkapi dengan sistem pengamanan yang memadai, mengingat pentingnya data anggaran yang bersifat publik. "Jika pembajakan itu benar terjadi, ini menunjukkan lemahnya sistem keamanan yang seharusnya melindungi aset negara. Namun, alasan ini tidak cukup untuk menutupi ketidakjelasan penggunaan anggaran yang kami pertanyakan," lanjutnya.
LSM Forkorindo juga minta agar pihak berwenang seperti misalnya Nadan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit menyeluruh terhadap Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi dan memberikan klarifikasi/konfirmasi terbuka kepada publik. Sinaga menegaskan, bahwa pihaknya akan terus mengawal isu ini untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan anggaran pemerintah. (Redaksi)
"Ini adalah uang rakyat, dan kami akan terus menuntut agar penggunaan anggaran tersebut diaudit dan dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya," ujar Sinaga.
Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, di sisi lain, belum memberikan klarifikasi lebih lanjut mengenai tindak lanjut dari klaim pembajakan akun tersebut, sehingga menambah ketidakpastian dan kekhawatiran di kalangan masyarakat dan pengamat. Kasus ini kini menjadi perhatian publik yang berharap adanya penjelasan lebih mendalam dan tindakan tegas dari pihak berwenang.(Redaksi)
