.gif)
"Ketua Forum Kades Belitang Jaya Akan Laporkan Oknum Wartawan ke Polisi Terkait Pembagian Dana yang Memicu Konflik di OKU Timur"
OKU Timur, detik35. Com
Ketua Forum Kepala Desa (Kades) Belitang Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, berencana melaporkan seorang oknum wartawan ke pihak berwajib. Langkah ini diambil setelah laporan yang diduga mencuatkan ketegangan di kalangan wartawan setempat. Laporan tersebut berkaitan dengan pembagian dana publikasi yang disebutkan tidak transparan, memicu dugaan pilih kasih, dan berpotensi merusak hubungan antara pemerintah desa dengan wartawan serta masyarakat.
Menurut informasi yang dihimpun, konflik ini berawal dari ketidakpuasan sejumlah wartawan di OKU Timur terkait pembagian dana publikasi yang dianggap tidak merata. Beberapa wartawan merasa dirugikan, karena mereka merasa bahwa distribusi dana tersebut lebih menguntungkan sejumlah oknum wartawan tertentu. Praktik ini menimbulkan ketidakadilan yang makin meluas, terutama setelah pemberitaan yang mengungkapkan adanya perbedaan perlakuan dalam pembagian dana tersebut.
Berdasarkan pengakuan wartawan yang terlibat, sejumlah pihak merasa dana yang disalurkan tidak adil dan tidak sesuai dengan kontribusi yang mereka berikan dalam pemberitaan. Para wartawan mengklaim bahwa mereka tidak mendapat bagian yang sesuai dengan peran mereka dalam publikasi, sementara pihak-pihak tertentu justru memperoleh alokasi dana yang jauh lebih besar. Hal ini menambah kekecewaan di kalangan wartawan yang merasa diperlakukan secara diskriminatif.
Ketua Forum Kades Belitang Jaya, Sartono yang juga merupakan salah satu kepala desa di wilayah tersebut, menegaskan bahwa masalah adanya ring 1 dan ring 2 adalah usulan dari rekan rekan wartawan dengan alasan katanya yang ring 1 bisa di jamin bahwa 1 orang satu media dan ring 2 adalah bisa satu orang 2 sampai 5 media. Jelasnya menirukan
ini lebih dari sekadar persoalan internal wartawan. Ia menyebutkan bahwa ketidakadilan dalam pembagian dana publikasi berdampak langsung pada hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat. Banyak kepala desa yang merasa tertekan karena pembagian dana yang tidak transparan ini, di mana sebagian besar pihak merasa tidak mendapatkan hak yang semestinya mereka terima. “Keadaan ini menyebabkan kebingunguan dan ketegangan di level desa, karena ada oknum-oknum yang sengaja mengatur pembagian dana dengan cara yang tidak jelas dan menguntungkan pihak-pihak tertentu,”
Tak hanya itu, ketegangan antara wartawan dan pihak pemerintah desa semakin memuncak dengan adanya pemberitaan yang dianggap tidak objektif dan menyesatkan. Beberapa kepala desa mengungkapkan kekhawatiran mereka terhadap dampak pemberitaan yang bisa merusak citra mereka di mata masyarakat, apalagi dengan adanya dugaan manipulasi dalam pembagian dana tersebut.
Untuk menyelesaikan persoalan ini, Ketua DPC Akpersi Kabupaten oku Timur menyatakan siap memberikan dukungan penuh kepada wartawan yang merasa dirugikan. Kedua organisasi ini berkomitmen untuk membawa permasalahan tersebut ke ranah hukum jika perlu, dengan harapan agar keadilan dapat ditegakkan dan supaya ketidakadilan dalam pembagian dana publikasi ini tidak terulang di masa depan.
Dengan adanya laporan ini, diharapkan penyelidikan yang mendalam dapat dilakukan oleh pihak berwajib guna mengungkap kebenaran dan mengatasi masalah yang telah memperburuk hubungan antara wartawan, pemerintah desa, dan masyarakat.(Redaksi)
