.gif)
Jakarta –detik35.Com
Presiden Prabowo Subianto memimpin Rapat Terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat (7/3), untuk membahas rencana pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Program ini dirancang sebagai solusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa serta mengatasi persoalan ekonomi yang selama ini membelenggu pedesaan.
Dalam keterangannya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa desa memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional. Saat ini, sekitar 44 persen penduduk Indonesia masih tinggal di desa, dan tanpa intervensi yang tepat, desa bisa mengalami kemunduran ekonomi sebagaimana yang terjadi di negara-negara maju.
Koperasi Desa Merah Putih dirancang untuk menjadi pusat kegiatan ekonomi desa. Selain berfungsi sebagai tempat penyimpanan dan penyaluran hasil pertanian, koperasi ini juga bertujuan melindungi masyarakat dari jeratan pinjaman online (pinjol), tengkulak, dan rentenir yang selama ini membebani mereka.
Pemerintah menargetkan pembentukan koperasi ini di 70.000 hingga 80.000 desa di seluruh Indonesia. Anggarannya akan bersumber dari dana desa yang sudah ada, dengan perkiraan biaya per desa mencapai Rp3 hingga Rp5 miliar.
"Kami ingin desa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang mandiri. Ini bukan sekadar koperasi biasa, tetapi alat untuk mengangkat ekonomi desa secara menyeluruh," ujar Tito.
Namun, rencana ini mendapat penolakan dari sejumlah kepala desa, terutama di Purworejo, Jawa Tengah. Mereka menilai kebijakan tersebut tumpang tindih dengan program desa yang sudah berjalan, terutama karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) telah disusun dan tahun anggaran sudah berjalan.
Selain itu, belum ada kejelasan teknis mengenai aturan pelaksanaan koperasi ini. Para kepala desa khawatir program ini akan membebani mereka dengan tanggung jawab baru tanpa panduan yang jelas.
Menanggapi penolakan tersebut, Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa menolak program ini sama dengan mengkhianati rakyat. Ia berencana mengadakan pertemuan dengan asosiasi kepala daerah untuk membahas skema terbaik dalam pelaksanaan Koperasi Desa Merah Putih.
"Kami ingin duduk bersama untuk memastikan semua pihak memahami tujuan besar dari program ini. Jangan sampai ada yang salah paham dan justru menolak sesuatu yang bisa menguntungkan masyarakat desa," ujar Tito.
Pemerintah berharap Koperasi Desa Merah Putih dapat menjadi solusi bagi ekonomi pedesaan, menjaga ketahanan pangan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Dengan adanya koperasi ini, desa diharapkan mampu mandiri secara ekonomi tanpa harus bergantung pada tengkulak atau lembaga keuangan informal yang merugikan masyarakat.
Pemerintah juga memastikan akan ada pengawasan ketat dalam pelaksanaan program ini agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat desa.
Ke depan, pembahasan lebih lanjut akan dilakukan untuk memastikan implementasi Koperasi Desa Merah Putih berjalan sesuai dengan harapan dan mampu membawa perubahan nyata bagi perekonomian desa.(Redaksi)
