Bima Arya Ingatkan Pemerintah Daerah Tidak Mengangkat Tenaga Honorer Baru, Ikuti Kebijakan Pusat

Jakarta,detik35.Com

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan agar seluruh pemerintah daerah tidak lagi mengangkat tenaga honorer baru, sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pernyataan ini disampaikan Bima usai menghadiri acara open house di rumah dinas Ketua MPR, Ahmad Muzani, di Widya Chandra, Jakarta Selatan, pada Rabu (2/4).

Bima mengingatkan seluruh kepala daerah agar mematuhi kebijakan pusat yang telah mengatur tentang pengangkatan tenaga honorer. "Kami ingatkan semuanya supaya ikut kebijakan pusat. Tidak boleh ada pengangkatan baru untuk honorer. Semuanya ikut skema pusat," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa Kemendagri terus berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) untuk memastikan agar kebijakan ini dapat dijalankan dengan baik di seluruh daerah. “Kemendagri terus berkoordinasi dengan KemenPANRB untuk menyamakan timelinenya. Tenggat waktunya. Supaya disosialisasi dengan baik,” kata Bima.

Isu terkait tenaga honorer ini telah menjadi perhatian publik, khususnya dengan adanya kekhawatiran mengenai jumlah honorer yang semakin membeludak. Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga mengungkapkan kekhawatirannya tentang fenomena pengangkatan pegawai honorer yang diduga banyak dilakukan melalui jalur "titipan". Tito menyebutkan, banyak honorer yang ditempatkan di posisi administrasi, dan sebagian besar di antaranya merupakan orang-orang yang didorong oleh pejabat atau tim sukses daerah tertentu.

Menurut Tito, jumlah pegawai honorer yang bekerja di berbagai instansi pemerintah ini bahkan diperkirakan mencapai dua juta orang. Peningkatan jumlah honorer ini dikhawatirkan dapat menambah beban anggaran dan memperburuk kualitas birokrasi, sehingga pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan untuk mengatur pengangkatan tenaga honorer lebih ketat ke depannya.

Bima Arya menegaskan bahwa dalam hal ini, pemerintah daerah harus menyesuaikan diri dengan kebijakan pusat untuk menghindari masalah yang lebih besar di masa mendatang.(Redaksi)