.gif)
SORONG — detik35.com
Kapolda Papua Barat Daya, Brigjen Pol Gatot Haribowo, akhirnya memberikan klarifikasi resmi terkait polemik yang mencuat pasca batalnya penunjukan AKBP Choiruddin Wachid sebagai Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan (Kabid Propam) Polda Papua Barat Daya.
Polemik ini mencuat setelah AKBP Choiruddin sebelumnya tercantum dalam Surat Telegram Mutasi Polri yang dikeluarkan Mabes Polri, namun belakangan posisinya digantikan tanpa penjelasan terbuka. Hal ini memicu berbagai spekulasi di internal kepolisian dan masyarakat luas, terutama di Papua Barat Daya.
Menanggapi hal tersebut, Brigjen Gatot menegaskan bahwa pembatalan penunjukan bukan keputusan dari Polda Papua Barat Daya, melainkan merupakan bagian dari kebijakan struktural yang diambil langsung oleh pimpinan Polri di Mabes.
“Saya tegaskan, proses mutasi, penunjukan, hingga pembatalan penempatan jabatan merupakan kewenangan Mabes Polri. Polda hanya menerima dan menjalankan keputusan itu,” kata Gatot saat konferensi pers di Mapolda Papua Barat Daya, Kamis (3/4/2025).
Gatot menambahkan bahwa mutasi jabatan di tubuh Polri adalah hal yang biasa dan dinamis. Ia meminta publik dan internal kepolisian tidak mengaitkan dinamika ini dengan isu-isu personal atau kepentingan tertentu.
“Tidak ada yang istimewa dari mutasi ini. Jangan ada asumsi liar. Kami mendukung penuh setiap kebijakan pimpinan Polri demi menjaga stabilitas dan profesionalitas institusi,” ujarnya.
Terkait kekosongan posisi Kabid Propam, Kapolda memastikan bahwa tidak ada gangguan operasional. Untuk sementara waktu, posisi tersebut diisi oleh pejabat pelaksana harian (Plh) hingga penunjukan baru dilakukan.
“Kami sudah menunjuk pejabat Plh Kabid Propam agar fungsi pengawasan dan penegakan disiplin tetap berjalan maksimal,” jelasnya.
Kapolda juga menyayangkan adanya pihak-pihak yang memanfaatkan situasi ini untuk menyebarkan informasi yang belum jelas asal-usulnya. Ia menegaskan pentingnya menjaga integritas informasi dan meminta masyarakat tidak mudah terpancing.
“Kami mengajak seluruh masyarakat dan internal Polri untuk tidak mudah terprovokasi oleh isu yang belum terverifikasi. Kita tetap jaga marwah institusi,” tutupnya.(Redaksi)
