.gif)
Jakarta – detik35.Com
Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Sultan Baktiar Najamudin, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah pemerintah pusat dalam membuka jalur negosiasi dagang dengan Amerika Serikat (AS). Pernyataan ini merespons kebijakan reciprocal tariff sebesar 32 persen yang diberlakukan Presiden AS Donald Trump terhadap sejumlah komoditas ekspor asal Indonesia.
Dalam keterangannya pada Minggu (6/4/2025), Sultan menekankan bahwa verifikasi dan validasi data ekspor-impor antara Jakarta dan Washington menjadi kunci utama dalam merumuskan strategi negosiasi yang kuat dan berbasis bukti. Ia menyoroti disparitas data perdagangan antara kedua negara yang selama ini sering kali menjadi celah dalam argumentasi kebijakan proteksionis pihak AS.
“Kita harus bersikap taktis dan berbasis data. Perbedaan angka ekspor dari Indonesia ke AS dengan data impor AS dari Indonesia bisa dimanipulasi menjadi dalih kebijakan tarif yang merugikan. Ini harus segera diklarifikasi di meja diplomasi,” tegas Sultan.
Sultan juga menyampaikan pandangannya bahwa meski kebijakan Presiden Trump terkesan agresif, namun harus dipahami dalam konteks politik ekonomi domestik AS yang tengah menghadapi tekanan kompetisi global, terutama dari Tiongkok. Ia mengimbau agar Indonesia tidak terpancing secara emosional, melainkan tetap menjaga posisi tawar melalui pendekatan diplomatik yang cerdas dan berkelas.
“Sebagai sahabat strategis, kita harus mampu membaca kepentingan politik ekonomi AS. Trump bukan hanya bertindak untuk AS, tapi ingin menata ulang arsitektur perdagangan global yang dinilai tidak lagi menguntungkan negaranya. Kita harus tanggap dan adaptif, tapi tetap menjaga martabat nasional,” ujar Sultan.
Reciprocal tariff yang dikenakan Trump diyakini dapat memukul berbagai sektor unggulan ekspor Indonesia seperti produk tekstil, alas kaki, mebel, dan pertanian. Jika tidak segera direspons dengan langkah konkret, dampaknya bukan hanya pada menurunnya ekspor, tapi juga ancaman PHK massal dan melemahnya daya saing industri nasional.
Untuk itu, Sultan mendorong pemerintah agar memaksimalkan forum-forum internasional seperti WTO, ASEAN, dan G20, serta menghidupkan kembali mekanisme bilateral trade review sebagai kanal penyelesaian sengketa dagang.
“Kedaulatan ekonomi tidak cukup dengan retorika. Ini saatnya pemerintah menunjukkan kepiawaian diplomasi ekonomi yang berbasis data, kepentingan nasional, dan kesetaraan global,” pungkasnya.
Langkah DPD RI ini menjadi sinyal kuat bahwa lembaga legislatif juga siap mengawal dan memperkuat diplomasi dagang Indonesia, di tengah dinamika global yang semakin kompleks dan penuh tantangan.(Redaksi)
