.gif)
Muba, Detik35.com
Dugaan mengejutkan mengenai gaya hidup mewah seorang pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) kini memasuki babak baru. Edison, SH, MCI, yang menjabat sebagai Kepala Bidang Ketahanan Masyarakat Desa (Kabid KMD) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Muba, diduga menjalani gaya hidup yang jauh melampaui kemampuan finansial seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) biasa.
Informasi dari berbagai sumber menyebutkan bahwa Edison dan keluarganya secara rutin melakukan perjalanan ke luar negeri setiap tahun ke sejumlah negara seperti Korea Selatan, Tiongkok, Thailand, Singapura, Malaysia, Turki, hingga Hong Kong. Pola perjalanan ini bukan insidental, melainkan sistematis dan berulang—mengindikasikan adanya sumber pembiayaan yang kuat dan konsisten, yang kini tengah dipertanyakan publik.
Sebagai pejabat eselon, Edison memang memiliki otoritas atas sejumlah program, termasuk pengelolaan anggaran untuk honor Pembina Adat dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa se-Kabupaten Muba. Namun, gaya hidupnya yang terungkap ke publik menimbulkan dugaan kuat bahwa dana yang semestinya diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat telah disalahgunakan. Jika benar, hal ini bisa menjadi preseden buruk bagi pengelolaan dana publik di tingkat daerah.
Menanggapi pemberitaan ini, Kepala Dinas PMD Kabupaten Muba ,Ali Badri ST.MT , akhirnya angkat bicara. Saat dikonfirmasi oleh awak media, Kadis menyatakan bahwa dirinya baru mengetahui adanya dugaan tersebut dari pemberitaan yang beredar. Ia mengaku terkejut dan menegaskan akan segera memanggil Edison untuk meminta penjelasan secara langsung.
"Saya baru tahu dari media. Ini tentu mengejutkan dan akan segera kami tindaklanjuti. Saya akan panggil yang bersangkutan dalam waktu dekat untuk meminta klarifikasi resmi. Bila ditemukan indikasi pelanggaran, kami tidak akan ragu menindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku," ujarnya dengan nada serius.
Pernyataan ini menunjukkan bahwa Dinas PMD tidak akan menoleransi praktik menyimpang yang mencederai kepercayaan publik. Namun, publik juga menanti, apakah langkah ini hanya sebatas formalitas, atau benar-benar akan membawa kasus ini ke ranah hukum.
Sejumlah kalangan, termasuk aktivis antikorupsi dan tokoh masyarakat, mendesak agar Kejaksaan Negeri Muba segera turun tangan. Selain itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat Kabupaten Muba juga diminta untuk segera melakukan audit investigatif terhadap seluruh anggaran yang dikelola oleh Kabid KMD tersebut.
Kasus ini dianggap sebagai ujian serius bagi komitmen Pemerintah Kabupaten Muba dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
Hingga berita ini diturunkan, Edison masih belum memberikan klarifikasi apa pun. Diamnya sang pejabat justru memperkuat dugaan masyarakat bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Masyarakat Muba berharap kasus ini tidak berakhir menjadi angin lalu seperti banyak kasus dugaan korupsi lainnya yang kerap menguap tanpa kejelasan hukum.
Detik35.com akan terus memantau perkembangan kasus ini dan berkomitmen menyampaikan informasi terbaru kepada publik secara objektif dan transparan.(Red/Tim)
